<div class="entry entry-content" style="text-align: justify;">
<p><strong>Pengadilan Agama Tanjung</strong> melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :</p>
<ul>
<li>Perkawinan</li>
<li>Waris</li>
<li>Wasiat</li>
<li>Hibah</li>
<li>Wakaf</li>
<li>Zakat</li>
<li>Infaq</li>
<li>Shadaqah</li>
<li>Ekonomi syari'ah.</li>
</ul>
<p>Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Tanjung mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :</p>
<ol>
<li><strong>Fungsi mengadili (judicial power)</strong>, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49&nbsp; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).</li>
<li><strong>Fungsi pembinaan,</strong> yakni memberikan&nbsp; pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).</li>
<li><strong>Fungsi pengawasan,</strong> yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti&nbsp; di bawah jajarannya agar&nbsp; peradilan diselenggarakan dengan seksama&nbsp; dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).</li>
<li><strong>Fungsi nasehat,</strong> yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).</li>
<li><strong>Fungsi administratif,</strong> yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).</li>
<li><strong>Fungsi Lainnya :</strong>&nbsp;&nbsp;</li>
</ol><ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).</li>
<li>Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua&nbsp; Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.</li>
</ol></div>